Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 146
Selain itu juga diharapkan ada dialog-dialog konstruktif agar ditemukan jalan
keluarnya.
"Saya tetap berharap diselesaikan dengan mendialogkan. Kan sekarang sudah ada
tim yang bisa menjadi penengah, ada juga tripartit semoga selesai dengan baik,"
ucapnya.
Jokowi: Masyarakat masih bisa beri masukan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang
mendapat penolakan dari berbagai pihak.
Menurutnya, RUU ini masih bisa diubah dengan masukan dan pertimbangan dari
masyarakat karena belum menjadi undang-undang dan masih diproses di DPR.
"Pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka, ini masih baru awal mungkin masih 3
bulan, masih 4 bulan baru selesai atau 5 bulan. Wong satu per satu belum dilihat
sudah dikritik." "Ini belum Undang-undang lho ya. Rancangan Undang-undang baik
asosiasi, baik serikat, baik masyarakat bisa memberikan masukan sekali lagi kepada
pemerintah kementrian maupun DPR," ujar Jokowi dikutip melalui YouTube
Kompas TV, Jumat (21/2/2020).
Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
menegaskan jika dibuatnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk menyejahterakan
masyarakat.
Karena itu tugas utama dari pemerintah.
"Tidak akan ada pikiran pemerintah untuk menyakiti buruhnya atau rakyatnnya
sendiri tidak mungkin. Pasti pemerintah melihat untuk mensejahterakan rakyatnya,
karena itu tugas pokok dari Presiden, pemerintah." "Untuk memeberikan
perlindungan kepada mereka mempermudah mereka dalam melindungi perusahaan
juga, jadi semua harus seimbang," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
Polhukam) Mahfud MD menyatakan RUU Cipta Kerja masih dapat diperbaiki ketika
proses pembahasannya berada di DPR.
"Yang penting RUU Cipta Kerja itu sekarang masih dalam bentuk rancangan.
Dimana semua perbaikan baik karena salah maupun perbedaan pendapat itu masih
bisa diperbaiki selama proses di DPR," ujar Mahfud MDdikutip melalui YouTube
metrotvnews, Selasa (18/2/2020).
Menurut Mahfud MD, di negara demokrasi, RUU masih bisa diperbaiki dan
masyarakat mempunyai hak untuk menilainya.
"Jadi tidak ada Peraturah Pemerintah (PP) bisa merubah undang-undang dan kalau
itu keliru itu nanti bisa diperbaiki didalam proses di DPR.
Page 145 of 223.
