Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 144
Selain itu, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dibuat pemerintah Indonesia
juga semakin menguatkan posisi presiden melalui pasal 170 (PP bisa gantikan UU)
dan pasal 251 (Perpres bisa gantikan Perda).
"Gara-gara omnibusnya ada do proses of law making yang ditrabas dalam proses
omnibus dan itu semakin memperkuat posisi presiden kita. tapi ini justru jangan
jangan mau mendorong presiden ke tepi jurang yang membahayan posisi presiden
sendiri," tutupnya.
Diketahui, draft RUU Cipta Kerja yang diberikan pemerintah ke DPR pada Rabu
(12/2/2020) lalu itu langsung menunai kecaman dari berbagai elemen mulai dari
buruh, asosiasi media, hingga masyarakat sipil.
RUU yang terdiri dari 79 Undang-Undang dengan 15 bab dan 174 pasal itu dinilai
bermasalah karena terlalu mengutamakan kepentingan pengusaha atas nama
investasi dan membuat presiden terlalu sentral dalam pembuatan kebijakan negara.
Page 143 of 223.
