Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 147
"DPR bisa mengubahnya rakyat bisa mengusulkannya namanya RUU di negara
demokratis itu bisa diperbaiki selama masa pembahasan dan sekarang sudah
dimulai proses penilaian oleh masyarakat silahkan aja dibuka," ungkapnya.
Dikutip dari Kompas.com, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan
menggelar aksi dan menempuh langkah hukum untuk menolak Omnibus Law Cipta
Kerja.
Hal tersebut disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal saat menggelar konferensi
pers, merespons rencana pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di kawasan
Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).
"Secara hukum kami akan lakukan judicial formil. Batalkan semua isi UU Omnibus
Law , tidak hanya tentang ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan judicial review pasal-pasal mana yang
merugikan.
Pihaknya akan meminta MK membatalkan pasal yang merugikan.
"Berikutnya citizen law suit, gugatan warga negara, karena buruh sebagai warga
negara dirugikan dengan sikap pemerintah yang sangat kapitalis dan liberal," kata
dia.
Menurut Iqbal, adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini membuat dunia tenaga
kerja diliberalisasi. Hal tersebut terlihat dari pasal-pasal yang termuat dalam RUU
tersebut.
"Orang tidak punya perlindungan terhadap upah dan pendapatan serta orang tidak
dapat jaminan kesehatan dan pensiun," kata dia.
Setelah melakukan kajian terhadap RUU Cipta Kerja, ia menilai, apa yang dilakukan
pemerintah melalui omnibus law hanya omong kosong.
"Kami minta DPR secara politik batalkan omnibus law RUU Cipta Kerja, khususnya
klaster ketenagakerjaan dan semua yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,"
pungkas dia.
KSPI mengungkapkan sembilan alasan mengapa mereka menolak Omnibus Law
RUU Cipta Kerja. Kesembilan alasan itu adalah soal hilangnya upah minimum,
hilangnya pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan
dan tak berbatas waktu.
Kemudian jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak
terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA), PHK yang dipermudah, hilangnya
jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi
pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan.
Page 146 of 223.
