Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MARET 2019

yang beker ja di sek - tor swasta yaitu 3.500 euro atau sekitar Rp49 juta per bulan. Di
negara-negara tersebut, pem - be rian jaminan berbentuk ga ji memang bersumber dari
APBN. Hal yang hampir serupa di negara-negara lain seperti A S dan Jepang, dua
negara yang banyak menjadi kiblat negaranegara lain dalam konsepsi pem ber ian
jaminan sosial. Hal yang sama juga berjalan di Thailand dan Vietnam.

Di AS d an Jepang konsepsi jaminan sosial ba gi para pengangguran diprioritaskan lebih
kepada para peker ja yang men da pat - kan PHK, bukan kepada para lulusan
SMU/SMK, dengan kon sep j aminan sosi al ber upa asuransi pengang guran. Asuransi
pengangguran ini dimulai di AS ketika terjadi de - presi ekonomi sekitar tahun 1930-an.
Sebelum kurun waktu ter sebut hanya beberapa per - usa haan yang telah meng adop -
si rencana asuransi pengang - gur an sukarela. Beberapa se ri - kat pekerj a mencoba
untuk me - ngatasi masalah tersebut de - ngan memba ngun/mengelola dana pengang
guran mereka sendiri. Namun bagaimanapun nominal dana yang diperoleh masih
sangat kecil dan untuk jangka waktu terbatas.

Asuransi ini member ikan ke sempatan bagi para pengang - gur untuk mencari
pekerjaan se lama menganggur dengan dana tersebut hingga batas wak tu yang
ditentukan. De ngan demikian jelas bahwa asu ras i pengang - g ur an ini bukan
sematamata bersumber dari APBN, tetapi dibiayai dari pajak dan kegiatan bisnis yang di
la kukan oleh negara khu sus - nya melalui BUMNBUMN.

Besarnya Pengangguran
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pe ngang guran di Indonesia
se be sar 7,001 juta orang. Dari jum lah tersebut berasal dari pen - di dikan SMK
sebesar 11,24%, lu - lusan SMA 7,95%, lulusan di - ploma I/II/III 6,02%, lulusan uni
versitas 5,89%, lulusan SMP 4,80% dan lulusan SD 2,43%. Mengacu dari data pe -
ngang guran sekitar 7 juta jiwa, ser ta adanya komponen gaji bagi para p egangguran
yang di - berikan melalui kartu pra kerja, maka beban dan porsi A PBN su - d ah
dipastikan menjadi sangat berat . Hal ini disebabkan ke - mam puan kebi jakan fiskal
(APBN) sebagai stimulus per - eko nomian masih cukup ren dah.

Di - tam bah d e ngan be - ban gaji pe ngan g - guran su dah di pas - tikan membuat
ruang gerak APBN men ja di sangat ter - ba tas. Misalkan pa - ra pengangguran di - be
ri kan ga ji satu juta rup iah per orang , maka alokasi APBN per bulan adalah sebesar
Rp7 tri liun. Sebuah angka yang be sar de - ngan keterbatasan APBN kita. Belum lag i
beban pem ba yar an utang dalam APBN yang por si - nya cukup besar. B eban utang
dalam APBN sekarang ini cepat atau lambat akan me - lam paui daya dukung APBN
untuk memenuhi kewa jib an - nya. Mes ki rasio utang negara terhadap produk
domestik bruto (PDB) mencapai 29%, ke - mampuan tax ratio ki ta hanya 10,3% dari
PDB (2016), bahkan pada 2017 tur un lagi di kisaran 8,6%, na mun ini menjadi ca tat -
an ter bu r uk sepanjang sejarah ta x ratio di Indonesia.

Jika dibandingkan beberapa negara te tangga, tax ratio In do - nesia memang lebih
rendah. Tax ratio Finlandia mencapai 43,6%, Denmark 49%, Swedia 45,8%, Selandia
Baru 34,5%, Australia 30,8%. Hal yang sama juga capaian tax ratio di be be rapa
negara Asia juga masih jauh di atas Indonesia, se per ti Ma lay - sia 15,5%, Thailand
17%, Je - pang 28,3%, Filipina 14,4%, Viet nam 13,8%. Indo ne sia se di - kit di atas K
amboja yakni 8%. Dengan demikian konsepsi ja minan sosial bagi pengang - g ur an

Page 123 of 137.