Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2020
P. 86
Ia juga harus mengusahakan sendiri alat pelindung diri (APD) yang harus
dikenakannya. Hal ini dikarenakan tiap tenaga kesehatan di puskesmas tempatnya
bekerja hanya dijatah satu APD per minggu.
"Jadi pertama kali, kami menggunakan jas hujan yang harganya Rp15 ribu atau
Rp20 ribu, yang plastik tipis," kata Satya.
Sementara masker dijatah empat buah per minggu. Itu pun menurutnya tidak
memenuhi standar kesehatan.
"Tidak ada kacamata. Mau pakai uangnya siapa? Gaji Rp1,3 juta saja masih beli
[perlengkapan] sendiri," tambahnya.
Kondisi APD yang tidak maksimal membuatnya khawatir untuk berinteraksi dengan
anggota keluarganya selepas kerja karena takut menulari mereka.
Sebagai THL, besaran gaji yang diterima Satya tidak sebanding dengan jam
kerjanya yang melebihi batas jam kerja PNS, yaitu 7,5 jam per hari atau 150 jam
per bulan, merujuk pada PP Nomor 53 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor
68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
"Kalau saya, di puskesmas, [waktu] piket saya sekitar 17 sampai 20 jam. Kalau
dihitung jam kerjanya, ya lebih [dari batas jam kerja PNS], sekitar 180 jam,"
katanya yang juga mengatakan di luar piket tetap bekerja.
Namun, pemotongan gaji perawat atau THR yang tidak dibayarkan bukan hanya
dirasakan oleh perawat dengan status lepas seperti Fadly dan Satya.
Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), ada ratusan perawat, baik di
rumah sakit pemerintah atau pun swasta, yang gajinya dipotong atau tidak
menerima THR.
"Sampai hari ini (25 Mei 2020) sudah 330 laporan yang masuk," ungkap Sekretaris
Badan Bantuan Hukum PPNI, Maryanto.
Dari jumlah tersebut, 65 persen di antaranya berstatus karyawan lepas atau
kontrak, sementara 35 persen lainnya pegawai tetap. Sementara itu di DKI Jakarta,
74 rumah sakit telah memotong gaji atau THR perawat. Menurut Maryanto, rumah
sakit memberikan beragam alasan mengapa memotongan gaji dan THR.
Beberapa rumah sakit swasta misalnya, mengacu pada penurunan jumlah 'Bed
Occupancy Ratio' (BOR), atau jumlah tempat tidur yang diisi pasien dalam jumlah
tertentu, serta rendahnya angka pengunjung.
Sementara itu, rumah sakit pemerintah mengaku belum turunnya anggaran dari
pemerintah pusat dan daerah sebagai alasannya.
Page 85 of 101.
