Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2020
P. 88
"Saya hanya menerima THR dari puskesmas saja di tahun 2017 dan 2018 sebesar
Rp 150 ribu, 2019 sebesar Rp 200 ribu, dan 2020 sebesar Rp 400 ribu," ujar Fadly.
"Tidak ada (THR) dari Pemda ataupun instansi Dinas Kesehatan." tambahnya.
Nasib serupa juga diterima oleh seorang perawat di sebuah puskesmas di
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, juga belum pernah menerima THR.
"Taruhan kami nyawa, tapi upah ala kadarnya" ujar Satya, bukan nama sebenarnya.
Padahal, ia mengaku jika beban pekerjaannya meningkat di tengah pandemi Covid-
19.
Selain bertugas di puskesmas, Satya juga dan 20 perawat lainnya, bergantian
menjaga posko covid-19 yang bersiap menangani pasien virus corona.
Gaji yang diterima Satya yang juga berstatus perawat THL di Jawa Tengah, per
bulan adalah Rp 1,3 juta atau sekitar Rp 47.500 per hari. Gaji itu masih di bawah
standar Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun ini, yakni Rp 1,7 juta.
"Bisa dihitung sendiri berapa besaran gaji kami dengan tanggung jawab seperti itu.
Taruhan kami terus terang kan nyawa, tapi upah kami ala kadarnya," ungkap Satya
kepada Natasya Salim dari ABC News di Melbourne.
Satya juga mengaku harus mencari sendiri alat pelindung diri (APD), karena tiap
tenaga kesehatan di puskesmas tempatnya bekerja hanya dijatah satu APD per
minggu.
"Jadi pertama kali, kami menggunakan jas hujan yang harganya Rp 15 ribu atau Rp
20 ribu berbahan plastik tipis," kata Satya.
Sedangkan masker hanya dijatah empat buah per minggu, itu pun menurut Satya
tidak memenuhi standar kesehatan.
"Tidak ada kacamata. Mau pakai uangnya siapa? Gaji Rp1,3 juta saja masih beli
perlengkapan sendiri," tambahnya.
Kondisi APD yang tidak sesuai dengan ketentuan, membuatnya khawatir untuk
bertemu dengan anggota keluarganya seusai bekerja karena takut menulari.
Gaji dipotong Gaji yang diterima Satya tentu tidak sebanding dengan jam kerja
yang melebihi batas jam kerja PNS, yakni 7,5 jam per hari atau 150 jam per bulan,
merujuk pada PP Nomor 53 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun
1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
"Kalau saya, di puskesmas, [waktu] piket saya sekitar 17 sampai 20 jam. Kalau
dihitung jam kerjanya, ya lebih [dari batas jam kerja PNS], sekitar 180 jam,"
katanya Satya yang masih harus bekerja di luar piket.
Page 87 of 101.
