Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2020
P. 89
Namun, pemotongan gaji perawat atau THR yang tidak dibayarkan bukan hanya
dirasakan oleh perawat dengan status lepas seperti Fadly dan Satya.
Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), ada ratusan perawat, baik di
rumah sakit pemerintah atau pun swasta, yang gajinya dipotong atau tidak
menerima THR.
"Sampai hari ini (25/05) sudah 330 laporan yang masuk," ungkap Maryanto,
Sekretaris Badan Bantuan Hukum PPNI.
Dari ratusan laporan yang masuk, 65 persen di antaranya adalahkaryawan lepas
atau kontrak, sementara 35 persen lainnya pegawai tetap. Sedangkan di DKI
Jakarta, 74 rumah sakit telah memotong gaji atau THR perawat.
Menurut Maryanto, rumah sakit memberikan alasan yang beragam mengapa hingga
memotong gaji dan THR. Misalnya beberapa rumah sakit swasta, mengacu pada
penurunan jumlah 'Bed Occupancy Ratio' (BOR), atau jumlah tempat tidur yang diisi
pasien dalam jumlah tertentu, dan rendahnya angka pengunjung.
Seentara rumah sakit pemerintah mengaku memotong gaji karena anggaran dari
pemerintah baik pusat maupun daerah hingg kini belum turun.
Posko pengaduan THR untuk perawat Untuk mewadahi tenaga medis yang memiliki
nasib serupa dengan Satya dan Fadly, Badan Bantuan Hukum PPNI membuka posko
pengaduan bagi para perawat yang belum menerima THR atau yang THR-nya
dipotong.
"Posko aduan ini kami buat dalam bentuk online, karena teman-teman banyak yang
mengadu tapi takut," kata Maryanto.
Maryanto mengungkapkan para perawat takut mengangkat masalah ini karena risiko
dimutasi bahkan diberhentikan dari pekerjaannya.
Pada Sabtu (23/05), Maryanto menyebutkan dari aduan online sejak 16 Mei 2020
lalu, 74 rumah sakit di DKI Jakarta telah memotong gaji atau THR perawat mereka.
Sejumlah 38 rumah sakit di Sulawesi Tenggara juga memotong gaji atau THR
tenaga meid, di Aceh ada 24, Banten 22, dan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
ada 12.
"Bahkan di Tangerang dan Pati itu sejak 2016 tidak memberikan THR sampai
sekarang," ungkap Maryanto.
"Sebetulnya kami tidak melulu menuntut ke persoalan materi. Namun ketika melihat
kondisi rekan-rekan di bawah sudah tidak pulang berbulan-bulan karena bertugas di
isolasi, kami sebagai pengurus harus bereaksi." Satya menaruh harapan kepada
Pemerintah, baik di tingkat daerah, provinsi, dan pusat untuk dapat lebih
memperhatikan kelayakan gaji THL sesuai dengan beban tanggung jawab para
perawat.
Page 88 of 101.
