Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2019
P. 40
undang-undang masa magang hanya dua tahun," tandasnya.
Selain menolak revisi UU Ketenagakerjaan, SPN juga menolak rencana kenaikan
iuran BPJS Ketenagakerjaan yang mulai diberlakukan awal tahun depan. "Kami juga
menolak PP 78 yang kini digunakan untuk penentuan upah," katanya.
Menurut dia, skema penentuan upah berdaaar PP 78 sangat merugikan pekerja.
Karena tidak mencerminkan kondisi pada masing-masing wilayah. Sebab hanya
berdasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pihaknya meminta
pemerintah mengembalikan penghitungan upah berdasarkan ketentuan
sebelumnya, yaitu berdasar survei kebutuhan hidup layak di setiap daerah.
Pihaknya terus berusaha, agar aspirasi pekerja diakomodasi. "Untuk penentuan
upah minimum kota atau UMK tahun 2020, belum ada pertemuan dewan
pengupahan, namun kami sudah melakukan survai KHL secara mandiri," kata dia.
Terpisah, Sekertaris Apindo Solo, Wahyu Haryanto mengatakan, untuk penentuan
UMK 2020 di Kota Solo masih menunggu pembahasan di Dewan Pengupahan.
"Sejauh ini belum ada kesepakan di Dewan Pengupahan untuk menentukan besaran
UMK yang akan diusulkan ke Provinsi," ungkapnya.
Page 39 of 92.
