Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020

Dugaan kerja paksa mengemuka setelah ditemukan adanya praktik tipu daya. Lalu, gaji yang
tidak dibayar, kondisi kerja yang tidak layak, ancaman dan intimidasi yang dirasakan Andri
Juniansyah dan Reynalfi.

Staf pengelola Fisher Centre Bitung, Laode Hardiani mengatakan, korban Andri Juniansyah
sebelumnya direkrut oleh PT Duta Putra Group lewat agen/sponsor penyalur bernama SYF.
Andry dijanjikan akan dipekerjakan pada salah satu perusahaan di Korea dengan gaji Rp 25
juta/bulan.
Sebelum bekerja Andry dan Reynalfi harus membayar sejumlah atau 'ngecash' kepada SFY.
"Mereka membayar masing masing sebesar Rp 40 Juta dan Rp 45 Juta," kata Laode Hardiani.

Keduanya diduga merupakan korban sindikasi perdagangan orang. Praktik ini diduga melibatkan
manning agent ilegal di dalam negeri dan jejaring internasional.

1 dari 1 halaman Diduga Ditipu Andry dan Reynalfi diduga telah ditipu sejak awal perekrutan.
Mereka diangkut dan pindahkan dari kapal LU QIANG YU 213 ke kapal LU QIAN YUAN YU 901
yang melakukan operasi penangkapan ikan di Samudera Hindia.

Selain itu, Berdasarkan hasil screening Fisher Centre Bitung terhadap aduan keluarga korban,
diketahui Andri dan Reynalfi telah bekerja 5 bulan lalu. Selama itu pula keduanya tidak pernah
menerima gaji. Padahal dalam dokumen yang diperoleh oleh Fisher Centre Bitung, Andry
Juniansyah seharusnya mendapatkan gaji sebesar USD 430/bulan.

Sampai Juni 2020 sudah ada enam insiden dalam kurun waktu 8 bulan. Tercatat 30 orang awak
kapal Indonesia menjadi korban kekerasan dalam bekerja di kapal ikan berbendera China.

"Dengan rincian 7 orang meninggal, 3 orang hilang dan 20 orang selamat" kata Abdi.

Atas banyaknya kejadian ini, DFW-Indonesia meminta pemerintah Indonesia untuk secepatnya
melakukan moratorium pengiriman ABK ke luar negeri. Terutama yang bekerja di kapal ikan
Cina baik legal maupun ilegal.

Aparat penegak hukum Indonesia juga diminta untuk melakukan upaya dan tindakan penegakan
hukum kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam tindak
pidana perdagangan orang dan pelanggaran ketenagakerjaan lainnya.

"Tindakan hukum yang tegas perlu dilakukan kepada mereka yang terlibat dalam praktik yang
tidak berperikemanusiaan ini" kata Abdi mengakhiri.

[idr].

182