Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020

Namun, hal itu baru bisa terwujud jika penutupan penyaluran TKI yang tertuang dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 151 Tahun 2020 yang diberlakukan sejak Maret
kemarin dibatalkan dan kembali dibuka.

Permintaan itu disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Jawa
Tengah.

Sebab mereka mencatat ada lebih dari 32.000 calon TKI yang akan berangkat di wilayah Asia
Pasific dan sudah terdaftar, plus pegawai perusahaan penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI)
yang terancam dirumahkan tanpa gaji hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jika penyaluran TKI dibuka kembali, mereka siap menjadi penyumbang devisa terbesar di
Indonesia. Sebab saat ini bisnis sektor migas dikabarkan sedang anjlok pada masa pandemi.
Dibukanya kembali penyaluran TKI juga punya potensi membuat stabil perekonomian di tengah
kondisi seperti ini," kata Sekretaris DPD Apjati Jateng, Ika Khikmah.

Permintaan ini juga berdasar negera tujuan TKI yang sudah membuka kembali penyaluran
tenaga kerja dari luar negeri.

Ika menyebut negara tujuan juga memiliki protokol kesehatan dan keamanan yang bagus dan
bisa menjamin para TKI.
"Di sana juga ada sistem karantina pekerja agar terhindar dari penularan Covid-19. Negara-
negara tujuan TKI ini siap menerima mereka. Ini peluang perekonomian desa juga kembali
hidup, karena TKI yang bekerja di luar negeri bisa kembali mengirim uang untuk keluarga di
rumah.

Seperti diketahui TKI mayoritas berasal dari desa-desa di seluruh Indonesia," ungakap Ika.

Selain migas yang bisnisnya sedang anjlok pada masa pandemi, dia juga melihat kegiatan
ekspor impor juga lesu.

Selain itu, sektor pariwisata di Indonesia juga belum hidup kembali. Dengan demikian, negara
butuh sektor yang bisa kembali mendatangkan devisa.
"Jika penyaluran TKI dibuka kembali, ini juga akan menyelamatkan para calon tenaga kerja dan
pegawai PMI agar tidak menganggur. Kondisinya saat ini cukup kritis dan mereka butuh ini
dibuka pada Juni ini," tandas Ika.(mam-22)

186