Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2020
P. 184
Judul Perusahaan di Jakarta yang Abai Protokol Kerja Didenda Rp25 Juta
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Protokol Pencegahan Covid 19 di Tempat Kerja
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/318997-perusahaan-di-
jakarta-yang-abai-protokol-kerja-didenda-rp25-juta
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-08 09:50:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta) Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19
di perkantoran /tempat kerja pada masa transisi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta) Kami perluas pengawasannya, tidak hanya penerapan protokol pencegahan covid-19,
tapi sampai dengan pembatasan karyawan dan waktu operasionalnya
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah
menegaskan perusahaan yang beroperasi kembali harus mematuhi protokol kerja dalam
pengendalian covid-19 selama masa pembatasan sosial berskal besar (PSBB) transisi.
Dalam pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 soal Pelaksanaan PSBB Transisi,
disebutkan bagi perusahaan yang tidak menerapkan protokol kerja akan didenda Rp25 juta.
PERUSAHAAN DI JAKARTA YANG ABAI PROTOKOL KERJA DIDENDA RP25 JUTA
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah
menegaskan perusahaan yang beroperasi kembali harus mematuhi protokol kerja dalam
pengendalian covid-19 selama masa pembatasan sosial berskal besar (PSBB) transisi.
Dalam pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 soal Pelaksanaan PSBB Transisi,
disebutkan bagi perusahaan yang tidak menerapkan protokol kerja akan didenda Rp25 juta.
Aturan itu dipertegas kedalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan
183
