Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 105
PEMERINTAH MULAI KAJI PENYUSUNAN UPAH MINIMUM TAHUN 2022
JawaPos.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas) mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022. Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan,
kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional.
Hal itu setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan
UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. “Upah minimum merupakan salah satu kebijakan
pengupahan sebagai bentuk intervensi negara melalui Pemerintah untuk memberikan
perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau
gaji,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (25/8).
Menurutnya, pengupahan baik dari aspek peraturan atau kebijakan maupun penerapannya,
merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
dan berkeadilan.
Dengan demikian, kata Dirjen Putri, pengembangan bidang pengupahan tidak dapat dilakukan
oleh pemerintah sendiri, tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan
serikat pekerja atau serikat buruh. “Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem
pengupahan yang adil dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di
Indonesia dapat tercapai,” tuturnya.
Ia mengingatkan, dalam melakukan penetapan upah minimum harus berdasarkan kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan
tenaga kerja, dan median upah. “Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum
yang nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja,” ucapnya.
Sementara, Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Haiyani Rumondang menyatakan,
forum koordinasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menyikapi dan
mengantisipasi berbagai tantangan pengupahan di lapangan.
Menurut Haiyani, kerja cerdas dan sinergi antar lembaga menjadi salah satu kunci utama dalam
merespons dinamika pengupahan yang terjadi. “Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini
diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan penguatan sinergi melalui konsolidasi
pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan, perubahan, dan reformasi pengupahan,”
pungkasnya.
104
