Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 110
Ringkasan
Nasib kurir online makin miris. Mulai dari pendapatan yang makin minim, sistem kemitraan yang
merugikan, hingga masalah target yang memberatkan dari aplikator. Menurut dosen hukum
Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa masalah-masalah yang terjadi pada kurir online
merupakan buntut dari tidak adanya payung hukum pada profesi ini.
KURIR NGACIR SEHARIAN ANTAR PAKET TAPI PENDAPATAN MINIM, INI BIANG
KEROKNYA
Nasib kurir online makin miris. Mulai dari pendapatan yang makin minim, sistem kemitraan yang
merugikan, hingga masalah target yang memberatkan dari aplikator.
Menurut dosen hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa masalah-masalah yang
terjadi pada kurir online merupakan buntut dari tidak adanya payung hukum pada profesi ini.
"Alasan utama ini berlarut, bertahun-tahun itu muter-muter di situ aja adalah karena payung
hukum memang tidak ada," ungkap Nabiyla dalam diskusi online Change.org, Rabu (25/8/2021).
Dia menilai pemerintah kurang siap dalam mengatur sistem kurir online. Sistem kemitraan yang
dianut kurir online misalnya, sejauh ini sistem kemitraan cuma diatur dalam UU UMKM. Aturan
di dalamnya pun jauh sekali konteksnya dengan kemitraan yang terjadi saat ini pada kurir online.
"Satu-satunya hubungan kemitraan itu cuma di UU UMKM, padahal konteks kemitraan itu beda
dengan kemitraan yang berlangsung sekarang. Nggak match gitu, kalau mau pakai UU UMKM
nggak sesuai dengan yang sekarang," papar Nabiyla.
Nabiyla menegaskan dengan melihat kondisi saat ini, sudah seharusnya pemerintah sebagai
regulator turun tangan dan bergerak membuat payung hukum untuk pekerja dengan sistem
kemitraan macam kurir online.
"Memang seharusnya, saat ini butuhnya yang bergerak adalah regulator dan berikan payung
hukum yang sesuai. Ini saatnya regulator bergerak," kata Nabiyla.
Lebih lanjut, Nabiyla juga menyoroti penarifan kiriman barang yang banyak dikeluhkan kurir
online. Menurutnya lagi-lagi payung hukum yang jadi masalah, Nabiyla menilai tarif minimum
baru hanya diatur untuk layanan penumpang saja oleh Kementerian Perhubungan.
Dia menilai Kemenhub juga seharusnya mengatur soal tarif jasa pengiriman barang online,
dengan begitu tidak ada lagi aplikator yang bisa membanting harga untuk tarif kurir online.
"Sering dikeluhkan memang tarif, masalahnya ketentuan eksisting itu hanya mengikat tarif antar
orang. Kalau tarif ojol atau taksi online itu sudah ada. Jadi tarif yang baru diatur itu hanya
antarkan orang," ungkap Nabiyla.
"Maka ini tarif pengantaran barang selama belum ada regulasinya aplikator masih akan banting-
bantingan harga," jelasnya.
Bagaimana aturan ideal kurir online? Cek halaman berikutnya.
Aturan Ideal Kurir Online
Nabiyla juga bicara soal aturan yang ideal dan harusnya dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi
masalah yang dirasakan kurir online.
109
