Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 113
SIDANG UJI MATERI UU CIPTAKER, KSPI SEBUT ADA PASAL SILUMAN UNTUK
KEPENTINGAN PEMODAL
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkap jika pemerintah
memiliki niatan secara terbuka melibatkan para serikat buruh dan pekerja dalam proses
perumusan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law).
Hal itu disampaikan Said ketika dihadirkan menjadi saksi fakta dalam sidang uji formil UU Cipta
Kerja dengan Nomor 6/PUU-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (25/8).
"Fakta dalam penyusunan hingga pengundangan UU Cipta Kerja, setiap kami menyampaikan
pandangan, pemikiran, bahkan sandingan terhadap isi pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja selalu
dibilang hoaks. Padahal tidak pernah satu kali pun pemerintah menyampaikan secara terbuka,"
kata Said seperti dikutip dalam website MK.
"Bahkan saat naskah RUU Cipta Kerja diserahkan dan dibahas oleh DPR, tidak pernah naskah
resmi kami terima khususnya perihal klaster ketenagakerjaan," lanjutnya.
Bahkan, Said yang juga menjadi Pengurus Pusat International Labour Organization (ILO) atau
Organisasi Buruh Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menyampaikan
masukannya jika tidak ada di negara manapun yang gabungkan investasi dengan perlindungan
pekerja dalam satu undang-undang.
"Selalu dua mata uang yang terpisah. Tapi dalam UU Cipta Kerja, dua-duanya digabungkan
sehingga terjadi conflict of interest," kata Said.
Selain itu, Said juga menyampaikan sebuah fakta bahwa RUU Cipta Kerja sudah disiapkan jauh-
jauh hari tanpa melibatkan partisipasi publik. Karena, sedari awal tidak ada yang meminta dari
serikat buruh maupun pekerja untuk khususnya klaster ketenagakerjaan agar diundangkan
dalam UU Cipta Kerja.
"Dipaksakannya pasal-pasal siluman untuk kepentingan para pemilik modal dan menteri-menteri
terkait yang berlatar belakang pengusaha. Termasuk juga dukungan dari DPR yang berlatar
belakang pengusaha," ujarnya.
Untuk diketahui, MK menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi
para hakim konstitusi terhadap enam perkara, secara daring.
Uji materi tersebut menyoal Pasal 81, 82, dan 83 dalam UU Cipta Kerja. Yang pada pokoknya
meliputi tentang pelaksana penempatan tenaga kerja; perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
tenaga kerja asing; tentang upah dan upah minimum; tentang pemutusan hubungan kerja;
tentang uang pesangon; uang penggantian hak dan uang penggantian hak dan uang
penghargaan masa kerja; sampai tentang jaminan sosial.
[bal].
112
