Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 116
Judul Sidang MK, KSPI Sebut "Pasal Siluman" UU Cipta Kerja Diselipkan
Pejabat Berlatar Belakang Pengusaha
Nama Media kompas.com
Newstrend Aksi Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/18573551/sidang-mk-
kspi-sebut-pasal-siluman-uu-cipta-kerja-diselipkan-pejabat
Jurnalis Sania Mashabi
Tanggal 2021-08-25 18:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada "pasal
siluman" dalam rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut
dia, "pasal siluman" tersebut terkesan dipaksakan untuk kepentingan para pengusaha dan
pemilik modal.
SIDANG MK, KSPI SEBUT "PASAL SILUMAN" UU CIPTA KERJA DISELIPKAN
PEJABAT BERLATAR BELAKANG PENGUSAHA
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada "pasal
siluman" dalam rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menurut dia, "pasal siluman" tersebut terkesan dipaksakan untuk kepentingan para pengusaha
dan pemilik modal.
Hal itu dikatakan Said, saat menjadi saksi fakta dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja di
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (25/8/2021).
"Kami mendapatkan fakta bahwa kemudian diselipkan 'pasal-pasal siluman', dipaksakan 'pasal-
pasal siluman' itu oleh kepentingan para pemilik modal, dan menteri-menteri terkait yang
berlatar belakang pengusaha," kata Said dalam sidang yang disiarkan secara daring.
"Ditambah dukungan dari para anggota DPR yang berlatar belakang pengusaha," kata dia.
Said mengatakan, fakta tersebut bisa dilihat dari ucapan Presiden Joko Widodo yang pada pidato
pelantikannya saat 2019 menyebut bahwa UU Cipta Kerja bertumpu pada investasi dan
perlindungan buruh, namun nyatanya tidak terealisasi.
Selain itu, ia juga sempat mendengar bahwa awalnya hanya tiga hal yang dibahas dalam klaster
ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja yakni produktivitas, pelatihan dan edukasi, serta K3.
115
