Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 114
Judul Kemnaker Mulai Kaji Penyusunan Upah Minimum Tahun 2022 |
Ekonomi
Nama Media gatra.com
Newstrend Penyusunan Upah Minimum Tahun 2022
Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/520756/ekonomi/kemnaker-mulai-
kaji-penyusunan-upah-minimum-tahun-2022
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-08-25 18:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Upah minimum merupakan
salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara melalui Pemerintah untuk
memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam hal ini hak dasarnya, yaitu
upah atau gaji
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Hal itu agar pengembangan
dan penerapan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi
dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bu Menteri Ketenagakerjaan
juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi
pengusaha maupun pekerja
neutral - Haiyani Rumondang (Ketua Dewan Pengupahan Nasional) Persiapan penetapan UM
Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan penguatan sinergi melalui
konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan, perubahan, dan reformasi
pengupahan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)
mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022. Pengkajian dilakukan melalui Forum
Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang diselenggarakan di Jakarta
selama dua hari yakni pada Selasa s.d Rabu (24-25 Agustus). Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa
kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional. Hal itu setelah diberlakukannya PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Cipta Kerja.
113
