Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 139
program strategis nasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan sebagai turunan dari Undang Undang Cipta Kerja.
"Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara
melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja, dalam
hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers
Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pengupahan dari aspek kebijakan maupun penerapannya merupakan salah satu
faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Penetapan pengupahan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan pengusaha dan
serikat pekerja guna mewujudkan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing sesuai
dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia.
Indah Anggoro Putri menekankan bahwa penetapan upah minimum harus dilakukan berdasarkan
kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat
penyerapan tenaga kerja, dan median upah.
"Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu
berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun pekerja," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Nasional Haiyani Rumondang mengatakan bahwa
Forum Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang diadakan 24 sampai
25 Agustus 2021 merupakan salah satu upaya menyikapi berbagai tantangan berkenaan dengan
pengupahan.
Ia mengemukakan, persiapan penetapan upah minimum tahun 2022 diarahkan untuk
memberikan fondasi yang kokoh dan menguatkan sinergi melalui konsolidasi pengupahan untuk
perbaikan, perubahan, dan reformasi pengupahan.
138
