Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 141
Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara
Timur, Papua Barat, dan Papua.
Dari setiap provinsi tersebut, lanjut Wapres, dipilih lima kabupaten dan kota yang kemudian
semuanya mewakili jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional. "Di tiap-tiap provinsi
dipilih lima kabupaten, jadi seluruhnya ada 35 kabupaten dan kota untuk mewakili 20 persen
jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional," tambah Wapres.
Secara nasional, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Wapres mengatakan jumlah warga
miskin di Indonesia sebanyak 27,54 juta orang, sedangkan warga miskin ekstrem sebesar 10,86
juta orang.
Berdasarkan data TNP2K, lanjut Wapres, data kemiskinan ekstrem secara nasional berada di 212
kabupaten dan kota dari 25 provinsi. "Jadi yang harus kita turunkan itu adalah yang 10,86 juta
ini. Dari pemetaan yang dibuat oleh TNP2K, ini berada di 212 kabupaten kota dari 25 provinsi,
yang merupakan kantong kemiskinan dengan cakupan 75 persen dari jumlah penduduk miskin,"
jelasnya.
Oleh karena itu, Wapres berharap jajaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian
(K/L) dapat mengutamakan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi tersebut.
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat yang langka akan kebutuhan dasar,
termasuk makanan, air bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan
informasi. Bank Dunia mendefinisikan kondisi kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang hidup
dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar AS per orang per hari.
Turut mengikuti secara virtual dalam rapat pleno tersebut Menteri Koordinator bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut
Binsar Panjaitan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti
Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul
Halim Iskandar dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Hadir pula secara virtual Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Kepala Badan Pusat
Statistik (BPS) Margo Yuwono dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.
140
