Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 58
Judul Kemnaker Mulai Kaji Penyusunan Upah Minimum Tahun 2022
Nama Media republika.co.id
Newstrend Penyusunan Upah Minimum Tahun 2022
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qyeiv5457/kemnaker-mulai-kaji-
penyusunan-upah-minimum-tahun-2022
Jurnalis Fuji Pratiwi
Tanggal 2021-08-25 22:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Upah minimum merupakan
salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara melalui pemerintah untuk
memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam hal ini hak dasarnya, yaitu
upah atau gaji
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Hal itu agar pengembangan
dan penerapan sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi
dunia kerja dan industri di Indonesia dapat tercapai
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bu Menteri Ketenagakerjaan
juga berpesan agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi
pengusaha maupun pekerja
neutral - Haiyani Rumondang (Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Persiapan
penetapan UM Tahun 2022 ini diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan penguatan
sinergi melalui konsolidasi pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan, perubahan, dan
reformasi pengupahan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)
mulai mengkaji penyusunan Upah Minimum tahun 2022. Pengkajian dilakukan melalui Forum
Koordinasi Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang diselenggarakan di Jakarta,
pada Selasa dan Rabu (24-25/8). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan, kebijakan pengupahan menjadi program
strategis nasional. Hal itu setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
57
