Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021

KEMENAKER JELASKAN VARIABEL PENETAPAN UPAH MINIMUM 2022

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mulai mengkaji
penyusunan Upah Minimum Tahun 2022. Pengkajian dilakukan melalui Forum Koordinasi
Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 yang diselenggarakan di Jakarta, pada 24
sampai dengan 25 Agustus 2021.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menjelaskan kebijakan pengupahan menjadi program
strategis nasional. Hal itu setelah diberlakukannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

"Upah minimum merupakan salah satu kebijakan pengupahan sebagai bentuk intervensi negara
melalui Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang konkret kepada para pekerja dalam
hal ini hak dasarnya, yaitu upah atau gaji," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (25/8/2021).

Putri menjelaskan, pengupahan baik dari aspek kebijakan maupun penerapannya merupakan
salah satu faktor penentu dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan
berkeadilan. Oleh karena itu, pengembangan bidang pengupahan tidak dapat dilakukan oleh
pemerintah sendiri, tetapi juga harus dilakukan bersama-sama dengan pengusaha dan serikat
pekerja dan serikat buruh. "Hal itu agar pengembangan dan penerapan sistem pengupahan yang
adil dan berdaya saing yang sesuai dengan kondisi dunia kerja dan industri di Indonesia dapat
tercapai," terang dia.

Pada kesempatan itu, ia mengingatkan agar dalam melakukan penetapan upah minimum harus
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi variabel paritas daya beli,
tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. "Bu Menteri Ketenagakerjaan juga berpesan
agar upah minimum yang nantinya ditetapkan itu berlaku adil, baik bagi pengusaha maupun
pekerja," jelas dia.

Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Haiyani Rumondang, menyatakan, forum
koordinasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menyikapi dan mengantisipasi
berbagai tantangan pengupahan di lapangan. "Persiapan penetapan UM Tahun 2022 ini
diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh dan penguatan sinergi melalui konsolidasi
pengupahan sebagai momentum untuk perbaikan, perubahan, dan reformasi pengupahan," kata
dia.

60