Page 153 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021

Judul KSPI Tagih Janji Gubernur DKI Jakarta Terkait Revisi SK No 36/2021
Nama Media sriwijayamedia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://sriwijayamedia.com/2021/12/16/kspi-tagih-janji-gubernur-dki-
jakarta-terkait-revisi-sk-no-36-2021/
Jurnalis admin
Tanggal 2021-12-16 15:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Ketua Umum Partai Buruh) Kami harap para Gubernur di seluruh Indonesia
agar tidak menggunakan PP No 36/2021 dalam penetapan upah minimum

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Janji Gubernur DKI tersebut akan melakukan Revisi pada 16
Desember ini. Kami menunggu sampai tengah malam, apakah janji Gubernur DKI Jakarta untuk
melakukan revisi SK tersebut benar-benar akan direvisi

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Info yang kami terima, revisi SK sudah dimeja Gubernur dan
dari Kadin DKI Jakarta dipastikan bahwa Gubernur DKI Jakarta akan merevisi SK Gubernur
tentang upah minimum DKI Jakarta

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami yakin Gubernur DKI Jakarta punya keberanian untuk
merevisi SK 36/2021 dengan UMP yang lebih tinggi. Kami juga berharap Gubernur DKI Jakarta
melakukan revisi terhadap nilai UMK karena nilai UMP diluar Jakarta tidak ada manfaat lantaran
tidak dipakai perusahaan, jadi yang ada adalah UMK

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bisa jadi kami akan mogok nasional pada Januari 2022 yang
didukung oleh 2 jutaan buruh, dengan 100.000 perusahaan stop produksi dan lebih dari 200
kabupaten/kota di 23 provinsi

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menagih janji Gubernur DKI Jakarta yang pernah
mengeluarkan statementnya dihadapan para buruh untuk merevisi SK No.36/2021 tentang upah
minimum. Presiden KSPI sekaligus Ketua Umum Partai Buruh Saif Iqbal, dalam konferensi pers
siang ini Kamis (16/12/2021) mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap terhadap UMP dan UMK
2022 yang belum direvisi para Gubernur.

152