Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021

KSPI TAGIH JANJI GUBERNUR DKI JAKARTA TERKAIT REVISI SK NO 36/2021

Jakarta, Sriwijaya Media – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menagih janji Gubernur
DKI Jakarta yang pernah mengeluarkan statementnya dihadapan para buruh untuk merevisi SK
No.36/2021 tentang upah minimum.

Presiden KSPI sekaligus Ketua Umum Partai Buruh Saif Iqbal, dalam konferensi pers siang ini
Kamis (16/12/2021) mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap terhadap UMP dan UMK 2022
yang belum direvisi para Gubernur.

Para buruh juga menagih janji Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi SK No 36/2021 dan
menyampaikan rencana aksi besar-besaran pada 20-23 Desember 2021, jika para Gubernur
ternyata tidak mencabut SK tersebut.

“Kami harap para Gubernur di seluruh Indonesia agar tidak menggunakan PP No 36/2021 dalam
penetapan upah minimum,” tuturnya.

Menurut dia, aksi-aksi buruh yang telah selesai digelar pada 6-10 Desember 2021 lalu bukan
berarti buruh benar-benar berhenti melakukan aksi, tapi merupakan jeda untuk melihat sikap
para Gubernur di seluruh Indonesia, apakah para Gubernur mendengarkan aspirasi kaum buruh
atau tidak.

Para buruh menunggu janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan akan
melakukan revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang nilai kenaikannya jauh diatas nilai yang
sudah ditetapkan dalam SK Gubernur sebelumnya.

“Janji Gubernur DKI tersebut akan melakukan Revisi pada 16 Desember ini. Kami menunggu
sampai tengah malam, apakah janji Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan revisi SK tersebut
benar-benar akan direvisi,” papar Said Iqbal.
Hingga kini pihaknya masih menunggu sikap Gubernur DKI Jakarta terhadap statementnya yang
akan merevisi SK No 36/2021.

“Info yang kami terima, revisi SK sudah dimeja Gubernur dan dari Kadin DKI Jakarta dipastikan
bahwa Gubernur DKI Jakarta akan merevisi SK Gubernur tentang upah minimum DKI Jakarta,”
terang Said Iqbal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, masih kata dia, revisi SK No 36/2021 akan dilakukan oleh
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari ini, Kamis 16 Desember 2021 sekitar pukul
24.00 Wib.

Para buruh optimistis Anies akan menepati janjinya tersebut.

“Kami yakin Gubernur DKI Jakarta punya keberanian untuk merevisi SK 36/2021 dengan UMP
yang lebih tinggi. Kami juga berharap Gubernur DKI Jakarta melakukan revisi terhadap nilai UMK
karena nilai UMP diluar Jakarta tidak ada manfaat lantaran tidak dipakai perusahaan, jadi yang
ada adalah UMK,” jelas Said Iqbal.

Apabila Anies ingkar terhadap janjinya, dan begitupun gubernur-gubernur lainnya tak ada yang
bersedia mencabut SK serta merubah besaran kenaikan upah minimum, maka buruh (KSPI)
mengancam pada 20-23 Desember 2021 akan kembali menggelar aksi besar-besaran di seluruh
Indonesia yang dilanjutkan dengan aksi mogok kerja secara nasional setelah 5 Januari 2022.

“Bisa jadi kami akan mogok nasional pada Januari 2022 yang didukung oleh 2 jutaan buruh,
dengan 100.000 perusahaan stop produksi dan lebih dari 200 kabupaten/kota di 23 provinsi,”
ancam Said Iqbal.(Santi)

153