Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021

Judul Rekomendasi Wako Batam Sesuai PP 36
Nama Media Batam Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&4
Jurnalis Jailani
Tanggal 2021-12-16 13:11:00
Ukuran 248x204mmk
Warna Warna
AD Value Rp 105.400.000

News Value Rp 1.054.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Mangara Simarmata (Kepala Dinas Tenaga (Disnaker) Provinsi Kepri) Artinya,
pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada
kebijakan pemerintah pusat

neutral - Mangara Simarmata (Kepala Dinas Tenaga (Disnaker) Provinsi Kepri) Kami di Dewan
Pengupahan telah memberikan saran dan pertimbangan bahwa rekomendasi bupati/wali kota
yang disampaikan sesuai dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Atas dasar itu,
gubernur boleh menerbitkan SK UMK Tahun 2022
negative - Mangara Simarmata (Kepala Dinas Tenaga (Disnaker) Provinsi Kepri) Tapi karena
sesuai PP 36 'Tahun 2021, maka gubernur menerbitkan SK UMK Tahun 2022. Termasuk SK UMK
Ba'tam 2022 yang direkomendasikan Wali Kota Batam naik 0,85 persen,

neutral - Ansar Ahmad (Gubernur Kepulauan Riau) Sanksi beratnya adalah gubernur bisa
diberhentikan. Saya rasa, Wali Kota Batam dalam menyampaikan rekomendasi juga merujuk
pada regulasi tersebut,

Ringkasan

Kepala Dinas Tenaga (Disnaker) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata, angkat bicara terkait
pernyataan Kadisnaker Kota Batam Rudi Sakyakirti bahwa rekomendasi Wali Kota Batam,
Muhammad Rudi, soal besaran kenaikan UMK Batam 2022 bersifat tidak mutlak, sehingga bisa
diubah gubernur. Mangara menjelaskan, rekomendasi Wali Kota Batam menurut Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sehingga mutlak harus ditetapkan
sesuai rekomendasi itu. Jika diubah, maka gubernur bisa kena sanksi tegas karena melanggar
UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, PP 36/2021 tentang Pengupahan, dan UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

200