Page 203 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021

dari wali kota, sudah kita tetapkan di SK Nomor 1373 Tahun 2021, maka itulah UMK kita saat
ini," bebernya.
Disinggung bahwa gubernur bisa saja menetapkan angka (UMK) di luar dari usulan wali kota,
Ansar kembali menegaskan bahwa akan ada saksi yang diterima kepala daerah jika melakukan
itu. Sebab, pemerintah pusat mengancam bakal memberhentikan secara permanen gubernur
atau kepala daerah yang tidak mengikuti formuasi penghitungan upah minimum (UM) sesuai
yang diatur di PP 36/2021.

"Kita juga sudah menyampaikan hal ini. Pemerintah daerah yang tidak menjalankan apa yang
menjadi instruksi akan diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dari jabatannya.
Jadikami tat aturan," ungkap Ansar.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sanksi itu diambil untuk
memastikan program strategis nasional ihwal upah minimum dapat ditaati oleh setiap daerah.
Harapannya, kata Ida, penetapan upah minimum yang mengacu pada formula baku dalam PP
itu dapat menciptakan iklim usaha yang berdaya saing dan kondusif bagi pengusaha.

"Mendagri sudah menyampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam
surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak
memenuhi kebijakan pengupahan ini" kata Ida, Selasa (16/11).
Ida memerinci sanksi administrasi itu di antaranya teguran tertulis, pemberhentian sementara,
hingga pemberhentian permanen. Adapun, Tandasan hukum dari sanksi itu tertuang dalam
Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seperti diketahui, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menetapkan UMK Batam pada Tahun 2022
sebesar Rp 4.186.359, naik Rp 35.429 (0,85 persen). Angka ini sama atau seusai dengan apa
yang diusulkan oleh Wali Kota Batam.

Sebelumnya, buruh Kepri yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kepri
menuntut dua hal kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Pertama, meminta gubernur mencabut
kasasi di Mahkamah Agung (MA) terkait UMP Tahun 2021 dan UMK Batam 2021, serta mendesak
gubernur mengikuti putusan PTUN Tanjungpinang dan PTUN Medan.

Poin kedua adalah merevisi Knomor 1373 tahun 2021 tentang UMK 2022, Para buruh juga
mendesak gubernur meletakkan jabatannya, apabila tidak mampu melaksanakan asas-asas
umum pemerintah, oO

202