Page 202 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2021

REKOMENDASI WAKO BATAM SESUAI PP 36

TANJUNGPINANG (BP) - Kepala Dinas Tenaga (Disnaker) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata,
angkat bicara terkait pernyataan Kadisnaker Kota Batam Rudi Sakyakirti bahwa rekomendasi
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, soal besaran kenaikan UMK Batam 2022 bersifat tidak
mutlak, sehingga bisa diubah gubernur.

Mangara menjelaskan, rekomendasi Wali Kota Batam menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sehingga mutlak harus ditetapkan sesuai rekomendasi itu.
Jika diubah, maka gubernur bisa kena sanksi tegas karena melanggar UU Nomor 11/2020
tentang Cipta Kerja, PP 36/2021 tentang Pengupahan, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Pria yang juga Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kepri tersebut juga menegaskan, bupati, wali
kota, dan gubernur harus mengikuti aturan yang berlaku. Karena pada pasal 4 PP 36 tahun 2021
menyebutkan bahwa Kebijakan Pengupahan merupakan Program Strategis Nasional.
"Artinya, pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan pemerintah pusat," tegas Mangara, di Tanjungpinang, Rabu (15/12).

Mangara kembali membeberkan awal pembahasan UMK 2022, yakni melalui Dewan Pengupahan
kabupaten/kota. Kemudian, rekomendasi upah minimun kabupaten/kota diserahkan bupati/wali
kota kepada gubernur.

Kemudian, gubernur meminta kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk memberi saran dan
pertimbangan terhadap rekomendasi yang disampaikan bupati/wali kota. Dalam hal ini, apabila
rekomendasi bupati/wali kota sudah mengikuti PP 36 'Tahun 2021 tentang Pengupahan, maka
Dewan Pengupahan memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur agar sesuai dengan
ketentuan itu.

"Kami di Dewan Pengupahan telah memberikan saran dan pertimbangan bahwa rekomendasi
bupati/wali kota yang disampaikan sesuai dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Atas
dasar itu, gubernur boleh menerbitkan SK UMK Tahun 2022; ujar Mangara.

Berbeda jika penilaian dari Dewan Pengupahan Provinsi menemukan rekomendasi bupati/wali
kota tidak sesuai dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, maka gubernur bisa
mengembalikan rekomendasi bupati/wali kota untuk segera direkomendasikan kembali sesuai
dengan aturan yang berlaku.

"Tapi karena sesuai PP 36 'Tahun 2021, maka gubernur menerbitkan SK UMK Tahun 2022.
Termasuk SK UMK Ba'tam 2022 yang direkomendasikan Wali Kota Batam naik 0,85 persen,' ujar
Mangara.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat ditemui usai pelantikan kena Dewan Masjid Provinsi Kepri di
Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah di Batuaji kembali menegaskan bahwa Undang-Undang
Nomor 11/202 tentang Cipta Kerja yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
tentang Pengupahan, sudah jelas merumusan bagi kepala daerah dalam menetapkan upah.
Dalam hal ni, apabila ada kepala daerah (gubernur, red) melewati kewenangan yang sudah
ditetapkan, maka bisa terancam sanksi tegas.
"Sanksi beratnya adalah gubernur bisa diberhentikan. Saya rasa, Wali Kota Batam dalam
menyampaikan rekomendasi juga merujuk pada regulasi tersebut,' tegas 'Ansar, Rabu (15/12).

Ansar kembali menegaskan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan buruh.
"Semalam (kemarin malam, red) saya sudah ketemu perwakilannya, karena itu sudah usulan

201