Page 220 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Judul Kemenaker: Aturan Kebijakan Pengupahan Mengikuti UU Cipta Kerja
Nama Media lombokpost.jawapos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-
bisnis/04/12/2021/kemenaker-aturan-kebijakan-pengupahan-
mengikuti-uu-cipta-kerja/
Jurnalis jpg
Tanggal 2021-12-04 14:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak
Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap
berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu, berbagai peraturan
pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan
masih tetap berlaku

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada
semua pihak khususnya para Kepala Daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan
sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak
hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang
harus diimplementasikan oleh pengusaha

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau
UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021
ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar Provinsi maupun antar
Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini,
daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada
penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya telah menginstruksikan agar Mediator dan
Pengawas Ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022
serta penerapan SUSU. Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah untuk
ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari
kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan

219