Page 224 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan, kebijakan ini berlaku mulai
8 November 2021.
"Sejak Permenaker ini ditetapkan pada tanggal 8 November 2021, maka berlaku seketika
(kebijakan tersebut) pada tanggal itu juga," ujar Chairul saat dihubungi Kompas.com, Sabtu
(4/12/2021).

Sebelum melakukan perluasan, Chairul mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi
dengan Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kemenkeu.

"Dalam koordinasi tersebut, kami sampaikan bahwa target penyaluran BSU kepada 8,7 juta
pekerja sekiranya tidak tercapai karena berdasarkan data yang diserahkan oleh BPJS
Ketenagakerjaan hanya 6,9 juta data saja," ujar Chairul.

Artinya, akan ada sisa anggaran mencapai Rp 1,7 triliun. Untuk mengefektifkan sisa anggaran
tersebut, Kemnaker melakukan perluasan penerima BSU dengan merevisi Permenaker.

Seperti diketahui, dalam penyaluran dana BSU, Kemnaker dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan
untuk mengetahui data calon penerima BSU.

Hingga Sabtu (4/12/2021), BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data calon penerima BSU
sebanyak 8.314.948 dan yang sudah tersalurkan sebanyak 7.193.115.

Rincian angkanya sebagai berikut.

Nantinya, ada 517.120 calon penerima BSU melalui skema perluasan.

Syarat pencairan BSU 2021 sebagaimana ketentuan terbaru dalam Permenaker Nomor 21 Tahun
2021 adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor Induk Kependudukan.
2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
bulan Juni 2021.

3. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
per bulan.

4. Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, karena salah satu syarat penerima BSU yakni mereka yang bergaji di bawah
Rp 3,5 juta per bulan, maka perluasan wilayah ini berlaku bagi mereka yang bekerja di wilayah
dengan upah minimum lebih besar dari Rp 3,5 juta.

Aturannya, upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas sesuai Pasal 3A ayat (3).

Wilayah-wilayah tersebut yakni.

1. Provinsi DKI Jakarta 2. Provinsi Banten 3. Provinsi Jawa Barat 4. Provinsi Jawa Timur 5.
Provinsi Kalimantan Utara 6. Provinsi Kepulauan Riau 7. Provinsi Papua.

223