Page 222 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 222
"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis
dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia
usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Terakhir, Ida menegaskan, bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan
berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah
(SUSU) di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan SUSU,
sedangkan Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di
bidang pengupahan.
"Saya telah menginstruksikan agar Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk siap siaga
membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta penerapan SUSU. Jika ditemukan
pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil
pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem
upah yang berkeadilan," pungkasnya.
(jpg)
221
