Page 355 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 355
Judul Said Iqbal Ditertawakan Kawan di ILO karena UMP Naik Seharga
Setengah Toilet: Akal Sehat Apa yang Dipakai
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013152841/said-iqbal-
ditertawakan-kawan-di-ilo-karena-ump-naik-seharga-setengah-toilet-
akal-sehat-apa-yang-dipakai
Jurnalis Aliyah Bajrie
Tanggal 2021-12-04 05:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Formalnya bukan isi pasalnya, betul amar putusan nomor
empat menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja berlaku
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Mari kita refer PP Nomor 36 salah satu turunan dari UU Cipta
Kerja membuat buruh bereaksi keras
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan demikian merujuk amar putusan nomor 7 yang
strategis harus ditangguhkan
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Maka ditangguhkan terhadap norma-norma yang terkait
dengan UU Cipta Kerja
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini 0,8 persen di bawah harga, nombok dong buruh,
udahlah dibayar upah minimum sebagai safetynet, jaring pengaman disuruh nombok setiap
bulan
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Logika apa yang dipakai? Jakarta naik Rp37,000 per bulan,
kita bagi 30 hari misalnya dapatnya Rp1,250, toilet aja Rp2,000, kita seharga setengah toilet,
sambungnya. Said Iqbal menceritakan bahwa dia menceritakan hal itu pada kawan-kawannya di
ILO Governing Body dan yang terjadi dia menjadi bahan tertawaan. Kawan-kawannya
menyinggung Presiden Indonesia yang menjadi Ketua G20 hingga tahun depan mulai Desember
ini. Mereka mengatakan kalau Indonesia merupakan nomor 7 terkaya di dunia. Setengah harga
toilet? Kamu harus demo berjilid-jilid, akal sehat apa yang dipakai gitu
Ringkasan
Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menanggapi perihal Undang-
Undang ( UU ) Cipta kerja yang diputuskan inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
354
