Page 351 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 351
2. Pemprov DKI Rasakan Ketidaksesuaian UMP dan Kenyataan Lapangan
Dalam surat Nomor 533/-85.15 yang dibuat per 22 November 2021 tersebut, Anies
menyampaikan enam poin kepada Menaker terkait UMP.
Hal pertama yang disampaikan Pemprov DKI adalah terlihatnya ketidaksesuaian dan tidak
terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan.
Pemprov DKI diharuskan untuk menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan
formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Pemprov DKI diharuskan untuk
menetapkan atau mengumumkan sebelum 21 November 2021.
Menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib ber
pedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan jika tidak mengikuti peraturan yang dimaksud
akan mendapatkan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, tulis surat Anies tersebut.
350
