Page 348 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 348
Judul 5 Fakta Surat Anies Baswedan ke Menaker soal UMP Jakarta 2022
Nama Media okezone.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/12/03/320/2511417/5-fakta-
surat-anies-baswedan-ke-menaker-soal-ump-jakarta-2022?page=1
Jurnalis Sevilla Nouval Evanda
Tanggal 2021-12-04 06:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah soal
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022. Surat bernomor 533/-85.15 yang dibuat
per 22 November 2021 tersebut mengusulkan Menaker untuk meninjau ulang aturan UMP DKI
Jakarta. Selain itu, terdapat beberapa poin lainnya yang menguatkan usulan tersebut
5 FAKTA SURAT ANIES BASWEDAN KE MENAKER SOAL UMP JAKARTA 2022
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah soal
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022. Surat bernomor 533/-85.15 yang dibuat
per 22 November 2021 tersebut mengusulkan Menaker untuk meninjau ulang aturan UMP DKI
Jakarta. Selain itu, terdapat beberapa poin lainnya yang menguatkan usulan tersebut.
Meski begitu, surat dari Anies tersebut disebut salah alamat. Apa alasannya? Berikut 5 fakta
surat Anies soal UMP seperti dirangkum Okezone pada Sabtu (4/12/2021):
1. Surat terkait Penetapan UMP sudah Diterima
Kemnaker mengaku telah menerima surat dari Anies Baswedan tentang perhitungan UMP DKI
Jakarta. Hal ini diungkap Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indah Sari.
"Baru saja kami terima suratnya," kata Dita saat dihubungi MNC Portal di Jakarta, Selasa
(30/11/2021).
2. Pemprov DKI Rasakan Ketidaksesuaian UMP dan Kenyataan Lapangan
Dalam surat Nomor 533/-85.15 yang dibuat per 22 November 2021 tersebut, Anies
menyampaikan enam poin kepada Menaker terkait UMP.
Hal pertama yang disampaikan Pemprov DKI adalah terlihatnya ketidaksesuaian dan tidak
terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan.
347
