Page 349 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Pemprov DKI diharuskan untuk menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan
formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Pemprov DKI diharuskan untuk
menetapkan atau mengumumkan sebelum 21 November 2021.

“Menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib ber
pedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan jika tidak mengikuti peraturan yang dimaksud
akan mendapatkan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” tulis surat Anies tersebut.

3. Kenaikan Rp38 Ribu Dinilai Tak Layak

Selain itu, surat dari Anies tersebut juga menyebutkan bahwa Pemprov DKI menilai, kenaikan
UMP yang hanya sebesar Rp38 ribu sangat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

Pasalnya, hal ini terkait dengan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi
di DKI Jakarta, sebesar 1,14%.

Di sisi lain, Anies juga melihat adanya dinamika pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor yang
telah meningkat pascapandemi Covid-19.

"Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan
pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial,"
tulisnya.

Sebab itu, menurut surat tersebut, tak semua sektor-sektor lapangan usaha mengalami
penurunan pada masa pandemi.

4. Pemprov DKI Harapkan Peninjauan Ulang Formula UMP

Oleh sebab hal-hal yang telah disebutkan di atas, Pemprov DKI melalui surat tersebut,
mengusulkan dan mengharapkan Menaker agar dapat meninjau kembali formula penetapan UMP
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang Harmonis," katanya dalam
surat.

Saat ini, Pemprov DKI juga mengaku pun tengah melakukan pengkajian ulang perhitungan UMP
tahun 2022. "Pembahasan kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan
merevisi keputusan gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan," lanjutnya.

5. Surat Salah Alamat

Meski surat mengenai UMP tersebut telah sampai di tangan Menaker, Stafsus Kemnaker Dita
Indah Sari menyebut bahwa peninjauan ulang aturan penghitungan upah minimum DKI kurang
pas ditujukan kepada Menaker Ida.
Menurutnya, aturan itu adalah turunan dari peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang
Pengupahan. Dengan, landasan aturan itulah Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa
mengubahnya

"Kemnaker tidak punya kewenangan mengubah PP, atau mengecualikan PP untuk tidak
dijalankan di wilayah tertentu. Itu salah alamat," sebutnya.

348