Page 346 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 346
Pemerintah telah memfasilitasi era upah murah ini dengan restu DPR saat menetapkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun belakangan UU ini terbukti
bermasalah secara prosedural formal sehingga ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai UU
inkonstitusional bersyarat, dengan perintah untuk di revisi dalam dua tahun ke depan.
Perlawanan kaum buruh dalam sistem penetapan upah murah 2022 tentu hanya bisa dilakukan
dengan aksi masa, atau mogok kerja yang diizinkan oleh Undang-Undang. Buruh tidak bisa serta
merta meminta Presiden memecat Menteri Ketenagakerjaan, seperti halnya Pimpinan M PR bisa
marah ke Menteri Keuangan bahkan menyenikan pencopotan sang menteri lantaran anggaran
mereka dipangkas guna mendanai bencana non alam pandemi Covid-19.
Penetapan upah murah menunjukkan pengusaha dan penguasa tak melihat buruh sebagai aset
juga pasar dalam sistem ekonomi. Padahal upah yang tinggi toh akan kembali lagi untuk
meningkatkan daya beli, kemampuan berbelai\ja dan memutar usaha. Mungkin saatnya
perlawanan diubah dengan memboikot produk yang pembayar upah murah dan cuma mikir
cuan.
345
