Page 344 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

SEBUT MENKOPOLHUKAM CAWE-CAWE UPAH MINIMUM 2022, SAID IQBAL: INI
TERORIS ATAU BICARA KESEJAHTERAAN?
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengingatkan salah satu Gubernur
perihal cuitannya di salah satu media sosial terkait upah buruh.

Said Iqbal menyatakan bahwa cuitan dari Gubernur mengenai upah buruh ini beredar luas, dan
berdasarkan ingatannya, pejabat yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Oleh karena itu kita mengingatkan Gubernur, tapi kalau saya salah saya minta maaf, tapi kan
beredar luas Twitternya Pak Ridwan Kamil Gubernur Jabar," kata Said Iqbal.

Dia mengutip perkataan di cuitan tersebut yang mengatakan kepala daerah akan diberhentikan
jika melanggar sehingga semua daerah harus menggunakan rumus yang sama dari Kemnaker.

"Loh kamu takut jabatan atau takut rakyatmu?" ucapnya, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari
YouTube Indonesia Lawyers Club pada Sabtu, 4 Desember 2021.

"Bukan masalah takut dah, keberpihakan, kalau begitu kamu takut jabatan katakan saja takut
kehilangan jabatan," sambung dia.

Selain itu, dia menceritakan bahwa dirinya mendapat kabar dari salah satu Gubernur.

Said Iqbal menyampaikan kalau dia berdiskusi langsung, dan dikatakan yang memimpin rapat
saat penetapan upah minimum 2022 adalah Menkopolhukam, Jaksa Agung, dan Mendagri.

"Ini teroris atau kita lagi bicara kesejahteraan?" katanya.

Dia mengungkapkan bahwa seharusnya dalam hal ini menggunakan referral approach, bukan
security approach.

"Bagaimana itu bisa dilakukan gitu? Saya nggak pernah, masya Allah, nggak ada di dunia itu
Mendagri cawe-cawe, Jaksa Agung cawe-cawe urusan upah minimum," tuturnya.

Menurutnya ini semua masalah perut, dia pun mengatakan Rp1,250 itu sama saja dengan
menghina (merujuk pada kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar Rp37,000 dibagi 30 hari).

Said Iqbalmenyatakan di Aceh kenaikan sekitar Rp14,000 dan jika dibagi 30 hari maka didapat
hanya 500 perak.
Akan tetapi, disebutnya Gubernur di sana merasa bangga dan mengatakan ini bagian dari
strategi.

Dia menyatakan meskipun berbeda pemikiran dengan pemerintah dan meskipun presiden sudah
mengatakan berulang-ulang akan terus memimpin untuk menjaga soal UU Cipta Kerja.

Said Iqbal menegaskan pihaknya pun akan melakukan hal yang sama, yaitu akan terus berjuang.

"Keputusan MK ini keputusan yang final binding, ketika kami tanggal 8 Oktober (2021) akibat
"pengkhianatan," pungkasnya.***.

343