Page 377 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

berusaha agar tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Jamsostek bisa mendapatkan manfaat
yang semakin baik.
BPJS Jamsostek dan Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah
(BSU) sebanyak puluhan juta kali transaksi. Data teranyar hingga 14 Desember menunjukkan
bahwa pada termin pertama penyaluran sudah menyentuh 12.262.371 pekerja, sementara di
termin kedua mencapai 11.042.252 pekerja.

“Penyaluran BSU itu merupakan salah satu manfaat yang didapat para pekerja ketika sudah
resmi terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Tidak menutup kemungkinan peserta
bakal mendapat manfaat lain ketika pemerintah memiliki program sosial lainnya. Ini salah satu
nilai tambah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Selain mendapat manfaat utama
perlindungan atas kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun, ternyata ada nilai tambah
lain saat pemerintah menyalurkan program-program sosial dan menggunakan data dari BPJS
Ketenagakerjaan, dan saat ini kita sudah liat peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan BSU,”
ungkap Anggoro Eko Cahyo.

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah
menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan
wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, seperti
membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bisa menjadi salah satu cara untuk perlindungan
seluruh tenaga kerja selama pandemi Covid-19.

Dalam Inpres ini disebutkan seluruh pekerja mulai penerima upah, maupun bukan penerima
upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan
penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta Badan Penyelengara Jamsostek.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jatim Deny Yusyulian mengatakan, pemerintah
tidak tinggal diam melihat kondisi ini untuk menyelamatkan permasalahan ketenagakerjaan
dengan mengeluarkan program kartu pra kerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji
rendah yakni dibawah lima juta rupiah selama pandemi.

“Semua program BPJS Ketenagakerjaan sangat dirasakan oleh peserta apalagi pada masa
pandemi Covid-19. Untuk itu seluruh pekerja harus terlindungi dalam Program BPJS
Ketenagakerjaan yang sudah diatur oleh negara lewat Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Bahwa, setiap orang berhak atas jaminan sosial
untuk dapat kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju
terwujudnya Indonesia sejahtera, adil dan makmur,” jelas Deny beberapa hari lalu di Surabaya.

Hingga saat ini peserta BPJS Ketenagakerjaan Jatim masih belum seluruhnya menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim jumlah pekerja
di wilayah Jatim saat ini sudah mencapai 14,7 juta orang mulai dari informal hingga non formal
pada semua sektor.

‘Dari jumlah itu, pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan di Jatim sudah saat ini hanya
mampu mencapai 25,40 persen saja.Masih belum mencapai 50 persen yang terlindungi BPJS
Ketenagakerjaan di Jatim. Artinya, ini menjadi tantangan baru bagi kami. BPJS Ketenagakerjaan
tidak bisa melakukan edukasi sendiri tanpa dukungan dari stakeholder dan instansi terkait dalam
mengedukasi perlindungan bagi tenaga kerja,” urainya.

Upaya untuk menarik minat pekerja agar masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
dilakukan dengan berbagai hal. Termasuk dengan meningkatkan pelayanan serta menunjang

376