Page 392 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 392
TINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA, KEMNAKER SOSIALISASI SUSU DAN
PP/PKB
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar "Sosialisasi Penyusunan Struktur dan
Skala Upah serta Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)" di Denpasar,
Bali, Kamis (2/11/2021).
Kegiatan itu diselenggarakan, dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara
(ASN), pada pemerintahan daerah (pemda) dan unsur pengusaha/ manajemen perusahaan,
Dalam sambutan sekaligus arahannya, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri
menyatakan, ada korelasi antara PP/PKB dan kebijakan pengupahan. Yakni pelaksanaan
kebijakan pengupahan dapat menjadi materi muatan syarat kerja, yang diatur dalam PP/PKB.
Sebagai amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 92, maka pengusaha wajib
menyusun struktur dan skala upah (SUSU) di perusahaan, dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas.
"SUSU harus dilampirkan perusahaan saat permohonan pengesahan dan pembaruan PP atau
pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan PKB," kata Dirjen, menyebut pasal 21 PP Nomor 36
Tahun 2021.
Dia berpendapat SUSU memiliki manfaat bagi pekerja/ buruh, pengusaha, serta pemerintah. Bagi
pekerja/buruh akan meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kelangsungan usaha.
Bagi pengusaha dan manfaat bagi pemerintah akan menjamin keadilan bagi seluruh pihak. "Bagi
pekerja manfaatnnya menjamin aspel keadilan (tak ada diskriminasi), kesetaraan upah,
kenyamanan bekerja, menciptakan suasana kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan
produktivitas," tuturnya.
Melalui sosialisasi penyusunan SUSU dan PP/PKB ini diharapkan ASN di pemda dan unsur
pengusaha/ manajemen perusahaan, dapat mengetahui urgensi, yang harus diperhatikan dalam
penerapan Struktur dan Skala Upah, PP dan PKB.
"Lewat forum sosialisasi ini, kami juga ingin mendapatkan masukan dari para peserta, mengenai
penerapan SUSU, PP/PKB yang telah berjalan di masing-masing daerah atau perusahaan," jelas
Dirjen Indah.
Dia mengemukakan, kegiatan sosialisasi ini sangat penting, karena merupakan salah satu sarana
komunikasi yang efektif, antara pemerintah dan perwakilan pengusaha/ manajemen
perusahaan. Utamanya berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang hubungan industrial.
"Forum-forum seperti ini akan terus kami lakukan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi.
Guna memastikan terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan
industrial secara baik," terang Indah.
Sosialisasi penyusunan SUSU dan PP/PKB ini, diikuti 80 orang peserta. Sebanyak 15 orang
mewakili unsur Pemkab/ Pemkot/ Pemprov, meliputi pejabat struktural dan Fungsional Mediator
Hubungan Industrial Disnaker, serta 65 pengusaha/manajemen perusahaan di Bali.***.
391
