Page 396 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 396
" Silahkan mengajukan surat kepada Gubernur. Tapi harus disertai dengan hasil audit keuangan
yang dilakukan oleh lembaga eksternal. Mengakukan permohonan penangguhan, " ujar Dedy
Ardiansyah, Jum'at (3/12/2021).
Namun, jika nantinya kondisi keuangan perusahaan yang mengajukan penangguhan sudah
kembali stabil, maka perusahaan tersebut tetap harus membayar Upah sesuai UMP dan melunasi
penangguhan.Gubernur Jambi Al Haris telah menetapkan UMP Jambi tahun 2022 sebesar Rp. 2.
649.034, naik Rp 18 ribu dari UMP tahun 2021.
UMP tersebut akan berlaku sejak 1 Januari 2022, dan wajib dilaksanakan oleh seluruh
perusahaan, kecuali usaha yang masuk dalam klasifikasi usaha yang tidak wajib melaksanakan
UMP sebagaimana diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021, seperti UMKM. Di Provinsi Jambi,
menurut Dedy ardiansyah, terdapat 4.001 perusahaan yang wajib melaksanakan UMP.
395
