Page 395 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 395

Judul               Perusahaan Tak Sanggup Bayar Upah Sesuai UMP Bisa Ajukan
                                    Penangguhan
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://rri.co.id/jambi/daerah/1280677/perusahaan-tak-sanggup-bayar-
                                    upah-sesuai-ump-bisa-ajukan-penangguhan
                Jurnalis            Tatik Wijaya
                Tanggal             2021-12-03 20:16:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Dedy Ardiansyah (Kabid Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Dinas
              Tenagakerja  dan  transmigrasi  (Disnakertrans)  Provinsi  Jambi)  Silahkan  mengajukan  surat
              kepada Gubernur. Tapi harus disertai dengan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh lembaga
              eksternal. Mengakukan permohonan penangguhan


              Ringkasan

              Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kesempatan kepada perusahaan yang belum mampu
              membayarkan upah pekerjanya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2022 untuk
              mengajukan  penangguhan.  Kabid Pengawasan  Tenaga  Kerja  dan  Hubungan  Industrial  Dinas
              Tenagakerja  dan  transmigrasi  (Disnakertrans)  Provinsi  Jambi  Dedy  Ardiansyah  mengatakan,
              perusahaan yang nantinya belum mampu membayarkan upah pekerjanya sesuai UMP karena
              terdampak Pandemi Covid 19, dapat mengajukan surat penangguhan yang ditujukan kepada
              Gubernur.



              PERUSAHAAN TAK SANGGUP BAYAR UPAH SESUAI UMP BISA AJUKAN
              PENANGGUHAN

              Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kesempatan kepada perusahaan yang belum mampu
              membayarkan upah pekerjanya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2022 untuk
              mengajukan penangguhan.

              Kabid Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Dinas Tenagakerja dan transmigrasi
              (Disnakertrans) Provinsi Jambi Dedy Ardiansyah mengatakan, perusahaan yang nantinya belum
              mampu membayarkan upah pekerjanya sesuai UMP karena terdampak Pandemi Covid 19, dapat
              mengajukan surat penangguhan yang ditujukan kepada Gubernur.



                                                           394
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400