Page 456 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 456

Judul               Perusahaan Bakal Diwajibkan Bikin Skala Upah Karyawan
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Sosialisasi SUSU dan PP/PKB
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211203154002-92-
                                    729560/perusahaan-bakal-diwajibkan-bikin-skala-upah-karyawan
                Jurnalis            Jumat, 03 Dec 2021 17:09 WIB
                Tanggal             2021-12-03 17:09:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) SUSU harus dilampirkan oleh
              perusahaan  pada  saat  permohonan  pengesahan  dan  pembaruan  PP  atau  pendaftaran,
              perpanjangan, dan pembaruan PKB

              neutral  -  Indah  Anggoro  Putri  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Bagi  pekerja  manfaatnya
              menjamin  aspek  keadilan  (tak  ada  diskriminasi),  kesetaraan  upah,  kenyamanan  bekerja,
              menciptakan suasana kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas


              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan setiap perusahaan harus melampirkan
              struktur  dan  skala  upah  (SUSU)  saat  mengajukan  permohonan  pengesahan  dan  pembaruan
              peraturan  perusahaan.  SUSU  juga  harus  dilampirkan  ketika  perusahaan  mendaftarkan,
              memperpanjang, atau pembaruan perjanjian kerja bersama (PKB).



              PERUSAHAAN BAKAL DIWAJIBKAN BIKIN SKALA UPAH KARYAWAN

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan setiap perusahaan harus melampirkan
              struktur  dan  skala  upah  (SUSU)  saat  mengajukan  permohonan  pengesahan  dan  pembaruan
              peraturan  perusahaan.  SUSU  juga  harus  dilampirkan  ketika  perusahaan  mendaftarkan,
              memperpanjang, atau pembaruan perjanjian kerja bersama (PKB).

              "SUSU harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan pengesahan dan pembaruan
              PP atau pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan PKB," ungkap Direktur Jenderal Pembinaan
              Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dalam keterangan
              resmi, Jumat (3/12).

              Indah mengatakan SUSU memiliki manfaat bagi buruh, pengusaha, dan pemerintah. Salah satu
              manfaat bagi buruh adalah meningkatkan kesejahteraan.
                                                           455
   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461