Page 491 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 491
Menaker menjelaskan pemberian bantuan sebagai bentuk apresiasi kepada pekerja yang sudah
terdaftar atau aktif bekerja dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Bantuan ini juga dapat meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai
bagian dari upaya transformasi menuju Indonesia maju," jelasnya.
Sementara itu, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan disebut
memberikan manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dalam bentuk uang tunai.
Selain memberikan manfaat dalam bentuk uang tunai, katanya, program JKP juga memberikan
akses informasi pasar kerja dan pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
"Dalam program ini, Pemerintah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin terus
memberikan manfaat kepada teman-teman pekerja," pungkas dia.
Sebelumnya, pemerintah akan memperluas penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Alokasi anggaran perluasan BSU diperoleh dari sisa dana
yang disediakan pemerintah sebesar Rp8,7 triliun.
BSU diperluas dengan sasaran 1,6 juta pekerja dengan kriteria penerima subsidi upah tidak
berubah dari gelombang sebelumnya: Saat ini berlaku 5 kriteria penerima bantuan subsidi upah,
yakni: Warga Negara Indonesia.
Peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.
Memiliki upah maksimal Rp3,5 juta.
Bekerja di daerah PPKM level 3 dan 4.
Diutamakan bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti,
dan real estate perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan.
490
