Page 494 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 494
Judul Kemenaker: Aturan Kebijakan Pengupahan Mengikuti UU Cipta Kerja
Nama Media jawapos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/03/12/2021/kemenaker-aturan-
kebijakan-pengupahan-mengikuti-uu-cipta-kerja/
Jurnalis Editor : Mohamad Nur Asikin
Tanggal 2021-12-03 15:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan, dengan keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang tetap memberlakukan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, maka seluruh
materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku termasuk pengaturan tentang
pengupahan.
KEMENAKER: ATURAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN MENGIKUTI UU CIPTA KERJA
JawaPos.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan, dengan keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang tetap memberlakukan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, maka
seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku termasuk pengaturan
tentang pengupahan.
“Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi
dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan
oleh MK. Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini,
termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku,” kata Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah dalam keterangannya, Jumat (3/12).
Ida menjelaskan, peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta
Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Alhasil, proses pengambilan
kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai
pengupahan.
“Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha,”
tuturnya.
493
