Page 497 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 497

MENAKER TEGASKAN ATURAN UPAH TURUNAN UU CIPTA KERJA MASIH BERLAKU

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan bahwa pengaturan pengupahan
              saat  ini  masih  menggunakan  turunan dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja dan  meminta  kepada
              kepala daerah untuk mengikuti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36
              Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              “Dengan  dinyatakan  masih  berlakunya  UU  Cipta  Kerja  oleh  MK,  sebagaimana  yang  telah
              disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan
              sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK.

              Atas  dasar  itu,  berbagai  peraturan  pelaksana  UU  Cipta  Kerja  yang  ada  saat  ini,  termasuk
              pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku”, ujar Menaker Ida dalam pernyataan yang
              diterima di Jakarta, Kamis (2/12).

              Menaker mengatakan bahwa aturan terkait klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU
              Cipta Kerja telah diterbitkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan. Karena itu,
              proses  pengambilan  kebijakan  ketenagakerjaan  saat  ini  masih  harus  mengacu  pada  aturan
              tersebut, begitu juga dengan terkait pengupahan.

              “Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak, khususnya para kepala daerah
              untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021.

              Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi
              juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha”,
              ujar Ida. Dia mengatakan bahwa upah minimum adalah instrumen jaring pengaman bagi pekerja
              yang tidak boleh dibayarkan upahnya di bawah nilai minimum yang berlaku pada satu wilayah.

              Upah minimum juga hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 12 bulan. Formula
              dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan PP
              No.36  Tahun  2021,  kata  Ida,  ditujukan  agar  kesenjangan  upah  antar-wilayah  tidak  semakin
              melebar.

              “Kita  optimistis  dengan  mengatasi  jurang  kesenjangan  ini,  daya  saing  akan  terungkit,  iklim
              investasi  dan  dunia  usaha  kian  bergairah  yang  berdampak  pada  penciptaan  dan  perluasan
              kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata
              Ida.

              (ANTARA)

              Caption:

              Ida Fauziyah



















                                                           496
   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502