Page 501 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 501

Judul               Gaji Karyawan Tidak Boleh Dipotong Meskipun Penjualan Perusahaan
                                    Minus, Begini Penjelasannya
                Nama Media          prfmnews.pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Sosialisasi SUSU dan PP/PKB
                Halaman/URL         https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-133150219/gaji-
                                    karyawan-tidak-boleh-dipotong-meskipun-penjualan-perusahaan-
                                    minus-begini-penjelasannya
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-03 15:11:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Ringkasan

              Bagaimana  aturan  terkait  perusahaan  yang  memotong  gaji  karyawan  dengan  alasan
              penjualannya  minus?  Menurut  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  perusahaan  tidak
              boleh memotong gaji karyawan dengan alasan perusahaan minus penjualannya.

              Perusahaan hanya bisa memotong upah pekerja untuk membayar denda, ganti rugi, maupun
              uang muka upah, sepanjang hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), Peraturan
              Pemerintah (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).



              GAJI KARYAWAN TIDAK BOLEH DIPOTONG MESKIPUN PENJUALAN PERUSAHAAN
              MINUS, BEGINI PENJELASANNYA

              Bagaimana  aturan  terkait  perusahaan  yang  memotong  gaji  karyawan  dengan  alasan
              penjualannya  minus?  Menurut  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  perusahaan  tidak
              boleh memotong gaji karyawan dengan alasan perusahaan minus penjualannya.

              Perusahaan hanya bisa memotong upah pekerja untuk membayar denda, ganti rugi, maupun
              uang muka upah, sepanjang hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), Peraturan
              Pemerintah (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

              Dengan ketentuan jumlah maksimal potongan tersebut tidak lebih dari 50% upah yang diterima
              oleh  pekerja.  Informasi  tersebut  diunggah  langsung  di  akun  Instagram  resmi  kementerian
              Ketenagakerjaan @kemnaker pada 3 Desember 2021.

              Seluruh pemotongan gaji atau upah yang diberlakukan dalam perusahaan harus telah disepakati
              sebelumnya bersama karyawan, seperti dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
              Salah satu contohnya adalah jika perusahaan dan karyawan telah menyepakati jika kedatangan
              terlambat lebih dari 15 menit waktu masuk maka dilakukan pemotongan sebesar Rp5 Ribu.


                                                           500
   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506