Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 51
MLT JHT, MEMUDAHKAN PEKERJA PUNYA RUMAH IDAMAN
PEKERJA atau buruh mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses produksi barang
dan jasa, serta merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional.
Selain jaminan sosial serta upah yang layak, pekerja atau buruh juga perlu mendapatkan
kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, salah satunya adalah tempat tinggal
yang layak.
Sejalan dengan prinsip tersebut, pemerintah telah menerbitkan program Jaminan Hari Tua (JHT)
dengan memberikan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa fasilitas pembiayaan
perumahan.
Program mulia tersebut, diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang telah menjadi peserta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Sebenarnya, MLT dalam program JHT telah diluncurkan sejak 2016, melalui Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 35 Tahun 2016.
Seiring berjalannya waktu, pemerintah menerbitkan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 tentang
perubahan atas Permenaker Nomor 35 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian, persyaratan,
dan jenis manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua.
Ada beberapa hal baru yang diatur, diantaranya ada penambahan penyaluran MLT melalui Bank
Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (Asbanda).
Kemudian, penambahan skema baru berupa novasi yaitu peserta dapat mengajukan pengalihan
KPR umum menjadi KPR-MLT, serta penyesuaian suku bunga deposito sebagai dasar perhitungan
suku bunga funding dan lending.
Permenaker Nomor 17/2021, yang ditanda tangani oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah pada 29 September 2021, juga menawarkan tiga jenis MLT berupa fasilitas pembiayaan
perumahan meliputi, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Kredit Pemilikan Rumah (KPR),
dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP).
MLT JHT, bertujuan untuk membantu para pekerja atau buruh yang belum memiliki rumah, serta
memudahkan pekerja mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana
investasi program JHT.
KPR BP Jamsostek, misalnya, adalah pinjaman yang diberikan kepada pekerja atau buruh,
berupa KPR untuk rumah tapak, atau KPR untuk rumah susun/apartemen.
Salah satu manfaat nyata dari regulasi ini adalah memungkinkan peserta untuk melakukan
pengalihan (takeover) KPR dari skema umum/komersial menjadi skema MLT. Tentunya, dengan
bank yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Dengan pengaturan hal-hal baru tersebut bisa memberikan kemudahan bagi pekerja atau buruh
yang telah menjadi peserta Program JHT untuk memiliki rumah sendiri,” ucap Menaker, Ida
Fauziyah, Selasa (30/11/2021).
Penerima manfaat MLT JHT ini untuk semua pekerja, baik pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
50

