Page 623 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 623
KEMNAKER: UM TETAP MENGACU KE UU CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, regulasi mengenai upah minimum regional
(UMR) tetap mengacu pada peraturan-peraturan baru turunan Undang-Undang Cipta Kerja.
Penegasan ini disampaikan Menaker Ida terkait desakan revisi perhitungan UMR 2022 setelah
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terkait uji formil beleid tersebut.
“Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar
itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan
tentang pengupahan masih tetap berlaku”, ujar Menaker Ida melaui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Kamis (2/12/2021).
Menaker Ida mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi
mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.
Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan
tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan.
“Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha”,
tegas Menaker Ida.
Lebih lanjut Menaker Ida menambahkan terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring
pengaman bagi pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang
berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
maksimal 12 bulan.
UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya. Gubernur juga dapat
menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-rata pertumbuhan
ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan
ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang
bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.
Selanjutnya, dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan
Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi
dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
“Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis
dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia
usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Terakhir, Menaker Ida menegaskan bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas
ketenagakerjaan berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan
struktur skala upah (SUSU) di perusahaan.
Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan SUSU, sedangkan Pengawas harus
siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di bidang pengupahan.
622
