Page 626 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

PKB kan, tenaga kerja," kata Jusuf Kalla dalam Halaqoh Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU),
Jakarta, Kamis (2/12/2021).
JK mengatakan, kebijakan ini juga menjadi sentilan bagi partai politik Menaker Ida yakni Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB). Kata dia, Menaker Ida selaku kader PKB, seharusnya mendukung
kabinet sekaligus bisa berkontribusi terhadap ekonomi nasional. "Bagaimana memberikan
potensi-potensi nasional atau pribumi bisa semakin maju. Bagaimana menteri-menteri di PKB
yang ada di kabinet mendukung itu," ujarnya.

Menurut JK, upah minimum saat ini, sudah sangat tidak relevan. Lantaran itu tadi, kenaikannya
jauh di bawah inflasi. Akibatnya, daya beli atau tingkat konsumsi masyarakat bakal terjun bebas
di tahun depan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kebijakan upah saat ini, berbanding terbalik dengan sebelumnya.
Kalau dulu, ia berpendapat buruh bisa menikmati kenaikan upah cukup tinggi.

Sebagai informasi, formula perhitungan upah dalam kebijakan sebelumnya ditentukan oleh
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sementara, dalam aturan terbaru, pemerintah provinsi perlu
menentukan dulu batas atas dan batas bawah upah. Batas atas upah minimum bisa didapatkan
dari formula rata-rata konsumsi per kapita dikali rata-rata banyaknya anggota rumah tangga
(ART), lalu dibagi rata-rata banyaknya ART yang bekerja pada setiap rumah tangga.
Kemudian, batas bawah bisa didapat dengan formula batas atas dikali 50 persen. Lalu, untuk
formula upah minimum tahun depan adalah upah minimum tahun berjalan ditambah
pertumbuhan ekonomi atau inflasi dikali batas atas dikurangi upah minimum tahun berjalan.
Hasilnya dibagi batas atas, dikurangi batas bawah, kemudian dikali dengan upah minimum tahun
berjalan.

JK pun menyayangkan kebijakan upah minimum saat ini karena membuat kesenjangan antar
daerah.
"Nah sekarang perumusannya agak lain lagi, sehingga ada daerah yang kenaikannya hanya
Rp200, ada yang Rp1.000, ada seperti itu," ujar Kalla.

Dirinya mendorong Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB tak hanya membicarakan soal agama,
melainkan juga soal urusan ekonomi rakyat. "NU harus dapat mengubah suatu keadaan, jangan
kalo zikir luar biasa, tapi kalo bicara katakanlah UMKM itu sepi. Jadi bagaimana PKB mendorong
itu atau NU mendorong itu bicara soal UMKM," katanya.

Terlebih, NU didirikan oleh para pengusaha dan pedagang muslim seperti Serikat Dagang Islam.
Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan rata-rata kenaikan upah
buruh nasional pada 2022 sebesar 1,09 persen. Perolehan tersebut didapat dari formulasi upah
yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP
tersebut juga merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

625