Page 629 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

Willy menilai, hal ini jelas membuktikan Wali Kota Medan tidakpeka terhadap kondisi kehidupan
para buruh yang tingkat kebutuhannya sangat tinggi, hampir sama dengan kota metropolitan di
Jakarta. "Kita jelas menolak kenaikkan UMK tersebut dan akan menggelar aksi pada 6, 7, dan 8
Desember 2021 mendatang, yang ditujukan ke Kantor Wali Kota Medan dan Kantor Gubernur
Sumut I Wali Kota dan Gubsu merevisi UMK Medan Tahun2022," bebernya.

Dikatakannya, buruh sudah cukup mengalah selama ini. Tahun lalu, alasan pandemi sehingga
kenaikan UMK Medan juga minim dan diterima kaum buruh.

"Tetapi mengapa kebijakan kepala daerah dan pemerintah pusat malah terus-menerus selalu
tidak punya hati nurani? Wahai kepala daerah lihat buruhmu sudah semakin miskin. Kami
menuntut kenaikan untuk UMK Medan minimal 7-10 persen. Kita sudah siapkan dasar-dasarnya
nanti jika diminta," tegasnya

Willy juga menyikapi statemen Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, yang meminta buruh berjiwa besar menerima upah minimum
provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan Pemerintah. Menurut Willy, hal ini sangat menyakiti hati
kaum buruh di Indonesia.

Apalagi, lanjut Willy, selama di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi),
kebijakannya justru 99 persen ber-pihak kepada pengusalia dan investor dengan
mengatasnamakan investasi

"Di awal kepemimpinan Jokowi, upah layak bagi buruh tidak pernah terpenuhi, baik UMP atau
UMK Apalagi saat ini setelah ada UU Cipta Kerja," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, saat baru men-jabat Presiden pada 2014, Jokowi langsung
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Normor 78 Tahun2015, Tentang Pengupahan, di mana
upah zaman Jokowi periode pertama tersebut tidak pemah naikdi atas 10 persen. Rata-rata
hanya naik 5-7 persen, hanya berdasarkan hitungan inflasi plus pertumbuhan ekonomi saja.
PP 78 tersebut saja, lanjut Willy, sudah sangat mengebiri dan memiskinkan buruh. Padahal
sebelum PP itu dikeluarkan, upah buruh Indonesia bisa tembus di atas 10-20 persen.

"Kami jugadulumenolaktegas dengan aksi-aksi besar, namun lagi-lagi Jokowi tak menggubris.
Bisa Bapak Bahlil bayangkan, sejak 2015, upah buruh sudah dimurahkan. Kami sudah mengalah,
suara kami tidak digubris hingga Pemilu 2019," tegasnya.

Belum lagi, dalam periode pertamanya, Jokowi juga telah memberikan kebijakan pengampunan
pajak pada pengusaha pengemplang pajak yang dinamakan Tax Amnesty, dan kebijakan
ekonomi lainnya untuk kemudahaan pengusaha. "Balikan untuk bayar tunjangan hari raya (THR)
buruh saja, boleh dihutang pengusaha kala itu, Menaker-nya Muhaimin Iskandar. Itu artinya,
buruh terus dikalahkan dan mengalah," bebernya.

Kemudian, sambung Willy, masuk ke periode kedua Jokowi pada 2019, baru saja dilantik, lagi-
lagi dalam pidato pertamanya menyampaikan, akan menggabungkan Undang-undang untuk
kemudahan investasi dan ekonomi yang disebut Omnibus Law, hingga lalariah UU Cipta Kerja
Nomor II Tahun2020.

"UU tersebut sudah jelas menghancurleburkan perjuangan pahlawan buruh yang sudah
sejakzaman Belanda memperjuangkan hak dasar hak normatif kaum buruh, yaitu meliputi upah,
jam kerja, jaminan sosial, perbudakan dan hak normatif lain se-bagainya," beber aktivis buruh
yang juga masuk daftar 10 tokoh buruh paling vokal versi Indonesia Indicator Tahun2021 ini

628