Page 632 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 632

Judul               Menaker: Pengambilan Kebijakan Soal Pengupahan sesuai dengan
                                    Mandat UU Cipta Kerja
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.suara.com/bisnis/2021/12/03/094144/menaker-
                                    pengambilan-kebijakan-soal-pengupahan-sesuai-dengan-mandat-uu-
                                    cipta-kerja
                Jurnalis            Fabiola Febrinastri
                Tanggal             2021-12-03 09:41:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan dinyatakan masih berlakunya UU
              Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan presiden beberapa waktu yang lalu,
              seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun
              yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah
              ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya kembali meminta kepada semua pihak,
              khususnya  para  kepala  daerah  untuk  mengikuti  ketentuan  pengupahan  sebagaimana  diatur
              dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur
              tentang  UM  saja,  tetapi  juga  terkandung  aturan  struktur  dan  skala  upah  yang  harus
              diimplementasikan oleh pengusaha
              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Formula  UMP  dan  UMK  pada  PP  36/2021
              ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar Provinsi maupun antar
              Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimistis, dengan mengatasi jurang kesenjangan
              ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak
              pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan
              kesejahteraan masyarakat

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya telah menginstruksikan agar mediator
              dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan UM
              2022 serta penerapan SUSU. Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah
              untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah.
              Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan








                                                           631
   627   628   629   630   631   632   633   634   635   636   637