Page 633 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 633
Ringkasan
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang
menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.
Proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak
terkecuali mengenai pengupahan.
MENAKER: PENGAMBILAN KEBIJAKAN SOAL PENGUPAHAN SESUAI DENGAN
MANDAT UU CIPTA KERJA
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang
menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.
Proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak
terkecuali mengenai pengupahan.
"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan
sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu,
berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan
tentang pengupahan masih tetap berlaku," ujarnya, melaui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker,
Kamis (2/12/2021).
"Saya kembali meminta kepada semua pihak, khususnya para kepala daerah untuk mengikuti
ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa
dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga terkandung aturan struktur
dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha," tegas Menaker.
Ida menambahkan, terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring pengaman bagi
pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang berlaku pada
satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan.
Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi.
Selanjutnya dalam penetapan UMK, gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan
Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika
syarat tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita
optimistis, dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi
dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan
kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Terakhir, Menaker menegaskan, mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan
berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah
(SUSU) di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan SUSU,
sedangkan pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di
bidang pengupahan.
632
