Page 638 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021

negative - Abdul Mughis (Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota
Semarang) Ini jelas melukai hati rakyat, terutama buruh
neutral - Abdul Mughis (Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang)
Saya teringat tagline Pak Ganjar di profil akun twitter-nya yang sungguh bijaksana "Tuanku ya
Rakyat, Gubernur cuma mandat". Kalau rakyat menagih tagline itu tentu tidak salah

neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Apa ada yang salah?

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, peraturan pelaksanaan klaster
ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum
putusan MK diumumkan. Dengan demikian, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat
ini harus tunduk pada aturan tersebut, termasuk mengenai pengupahan.

MENAKER : IKUTI KETENTUAN PENGUPAHAN

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, peraturan pelaksanaan klaster
ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum
putusan MK diumumkan.

Dengan demikian, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada
aturan tersebut, termasuk mengenai pengupahan.

"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM (upah minimum)
saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh
pengusaha," tegas Menaker.

Lebih lanjut Ida mengatakan, upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman bagi
pekerja/buruh. Pengusaha tidak boleh membayar upah/gaji di bawah nilai upah minimum yang
berlaku pada satu wilayah. Upah minimum juga hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja
maksimal 12 bulan.

Kesenjangan Upah

Upah minimum provinsi (UMP) dalam pelaksanannya ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam tiga tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi.

"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar.

637